Dua PMI kabupaten di Jawa Timur  tahun 2023 dipilih PMI Pusat yang bekerjasama dengan The International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC) atau Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah untuk menerima bantuan non-tunai berupa Dana Darurat Bantuan Bencana (DREF).

Kedua wilayah di Jatim yang menerima bantuan PMI kerjasama dengan IFRC-DREF tahun 2023 diserahkan langsung oleh Ketua PMI Jatim Imam Utomo di Kabupaten Malang dan di Pamekasan dilakukan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan PMI Jatim, Rasiyo. Penyerahkan secara simbolis dilakukan pada akhir Juni 2024 lalu.

Bantuan yang diberikan adalah bantuan murni dari PMI Pusat atas kerjasama dengan negara pendonor IFRC yang selama ini menjalin kerjasama dengan PMI. Tidak ada potongan seperserpun dan yang menyerahkan adalah PT Pos Indonesia, mitra kerja PMI.

Untuk di Malang, Imam Utomo bersama Bupati Malang HM. Sanusi menyerahkan bantuan non tunai program Disaster Response Emergency Fund (DREF) Kekeringan dan pendampingan pemulihan ekonomi dilaksanakan di Kantor Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

Imam Utomo menyampaikan bahwa bantuan yang diterima oleh masyarakat yakni uang sebesar Rp 1,2 juta yang disalurkan melalui PT. Pos Indonesia dan tiga unit tandon air bersih masing-masing berkapasitas 5.500 liter yang di tempatkan di tiga dusun Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.
Bantuan ini diberikan kepada 200 warga yang telah memenuhi kriteria dan berasal dari tiga dusun di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo. Yakni Dusun Kalisangkrah, Dusun Panggungwaru dan Dusun Sumberejo.

Kriterianya di antaranya, ekonomi lemah, kegiatan ekonomi terganggu dan terdampak langsung kekeringan serta berstatus sebagai warga setempat dengan di buktikan melalui KTP dan Kartu Keluarga. “Kita harapkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan bantuan yang telah diberikan oleh PMI dan IFRC untuk mengantisipasi kekeringan,” katanya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong dalam menghadapi situasi apapun, termasuk bencana kekeringan yang kerap melanda wilayah Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo.  "Karena dengan bekerja sama, nantinya dapat mengatasi berbagai tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik," katanya.

Tentu lanjut mantan Gubernur Jatim dua periode itu, diharapkan program pendampingan pemulihan ekonomi dari PMI dan IFRC ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. "Bantuan non tunai yang disalurkan melalui Program DREF ini tentunya sangat berarti bagi masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini," tambahnya.

Kabupaten Malang secara administratif terbagi dalam 33 kecamatan. Adalah kabupaten terluas kedua 3534,86 km. Jumlah penduduknya 2.446.218 jia (2010). Memiliki potensi pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan obyek wisata yang mengagumkan.

Masyarakatnya juga sangat dinamis. Pusat Pemerintahan kabupaten Malang yang semula di pusat Kota Malang, sejak tahun 2001 pindah ke Kepanjen. Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Maka masyarakat menjulukinya Malang Raya.

Pada 2023 lalu kemarau yang panjang berdampak pada semua sendi kehidupan terutama di wilayah pegununungan. PMI Jawa Timur-pun tak tinggal diam. Saat itu PMI Jawa Timur menerjunkan tangki air dengan kapasitas 5000 liter. Satu unit tangki itu sengaja diperbantukan untuk PMI Kabupaten Malang lenbgkap dengan BBM dan tenga operatiornya (driver) dan bantuan operasional.

Satu unit tangki yang di BKOkan di kab. Malang itu dalam kurun waktu yang panjang. Setidaknya sampai bencana kekeringan yang berujung krisis air bersih selesai atau sampai musim hujan tiba. Wakil Ketua PMI Kab. Malang Apriliyanto mengatakan, kekeringan di Dusun Sumberoto, Kec. Donomulyo itu pelayanannya paling akhir. Terakhir pada bulan Februari 2024.  Sedangkan desa desa lainnya hujan sudah turun, malahan sampai banjir. “Aneh memang, wilayah lain sudah banjir di Sumberoto masih kekeringan,” katanya.

PMI Kab Malang melalui relawan yang ada di terus memantau. Sementara kami juga melaporkan kejadian tersebut ke pusat. PMI Pusat dan Federasi melakukan assesmen untuk melihat dampak kekeringan terhadap perekonomian di Sumberoto. Kekeringan itu sebenarnya tidak hanya di Malang tapi ada sekitar 18 sampai 20 kabupaten di Jawa Timur. Lalu Federasi melalui PMI Pusat meminta agar kabupaten yang terdampak bencana kekeringan mengajukan proposal ke Pusat.

PMI Pusat melihat dampak kekeringan itu sangat mengganggu perekonomian masyarakat. Akhirnya, PMI Pusat mengucurkan program pemulihan. Kabupaten Malang termasuk yang menerima program bantuan non tunai.

PMI Pusat dan Federasi menetapkan Desa Sumberoto terdiri tiga dusun yang menerima bantuan non tunai. Itupun tidak semua KK menerima bantuan. Tercatat hanya 200 KK (Kepala Keluarga) yang memenuhi syarat menerima bantuan non tunai dengan kreteria, pertama mereka yang terdampak kekeringan, tergolong miskin, janda, ada balitanya, desabilitas (cacat).

Masing masing KK menerima Rp 1.200.000. Penyerahan bantuan tersebut langsung diberikan hari itu juga. PMI Pusat menggandeng Kantor Pos sehingga yang menyerahkan dan administrasinya langsung oleh petugas petugas Kantor Pos.

Bencana kekeringan di Malang itu sebenarnya tidak hanya di Kecamatan Donomulyo saja melainkan dibanyak tempat. Tapi yang menurut PMI Pusat dan Federasi ya Kec. Donolmulyo. “Donomulyo ini sudah clossing program, tapi saat ini kekeringan muncul lagi. Jadi PMI harus siap siap lagi untuk mengedrop air bersih.

“ Secara pribadi, kasus Donomulyo itu sebenarnya bukan bencana. Sebab kalau bencana itu kan datang secara tiba tiba. Tapi ini lebih kepada kejadian rutine setiap tahun, “ kata Aprillianto yang periode sebelumnya menjabat Sekretaris PMI Kab. Malang ini.

Penduduk Desa Sumberoto berada di tepi tepi gunung. Mereka mengandalkan air bersih dari sumber sumber dimana adanya sumber air itu dibawah gunung. Pada musim hujan air tentu keruh. Sebaliknya musim kemarau sumber air mengecil. Untuk bisa sampai di sumber mata air, penduduk harus menggunakan sepeda motor yang jaraknya sampai 8km. Karena posisi sumber air berada dipaling bawah gunung, penduduk mengalami kesulitan. Mayoritas pekerjaan penduduk Sumberoto adalah petani. Jadi air menjadi sangat vital. Maka di Kecamatan Donomulyo ini petani dihadapkan gagal panen.

Diceritakan oleh Apriliyanto, di dusun Sumberoto seringkali dicoba membuat sumur. Namun selalu gagal karena setelah dilakukan pengeboran sampai 25 meter-pun air tidak keluar. Ada program dari Kementerian PUPR, tapi baru tahun 2030. Ketika Ketua PMI Jawa Timuur melakukan kunjungan ke Malang, dia menyarankan PMI membuat proposal pembuatan saluran pipanisasi dari sumber air menuju ke rumah rumah dan pembangunan bak penampungan.
Harapannya bisa dikerjasamakan dengan negara negara donor yang selama ini sudah bekerjasama dengan PMI.

“Ya, jadi kita hanya mengandalkan truk tangki air yang kita miliki. Itupun harus bergantian dengan disa lain yang mengalami krisis air bersih. PMI selalu bekerjasama dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten. Namun PMI selalu action dulu sebab BPBD kan harus melalui prosedur. Yang penting penanganan bencana harus berjalan dan tidak bisa ditunda. Kenapa setiap bencana selalu tepat waktu kuncinya adalah komunikasi. Kebetulan PMI dan BPBD Kab. Malang selama ini kerjasamanya cukup baik. Jelasnya.

“Kami sudah mengusulkan kepada PMI Pusat untuk pembangunan pipinisasi di daerah rawan kekeringan seperti di Sumberoto. Namun PMI pusat menolak karena pipanisasi itu dianggap menjadi kewenangan Pemerintah,” keluh dia.

Bagi PMI Kabupaten Malang yang secara geofrafis wilayahnya meliputi gunung gunung, terpenting adalah menyiapkan relawan. Kalau provinsi SOP nya enam jam harus sudah berada di lokasi sejak terjadi bencana, maka PMI Kabupaten Malang hitungannya tidak laghi jam melainkan menit. Jadi begitu kejadian relawan PMI Malang harus sudah di lokasi bencana.

Menurut ketua PMI Kabupaten Malang, jumlah relawannya ada sekitar 6000 tersebar di 33 kecamatan. Relawan tersebut berada di titik titik yang berdekatan dengan titik rawan bencana. Maka tidak heran kalau terjadi bencana, dengan cepat tertangani karena relawan tidak harus mendatangkan dari kecamatan lain.

Relawan itu menurut pak April –panggilan akrabnya—diatur sedemikian rupa, bahkan PMI tak segan segan mengeluarkan sejumlah anggaran meski angkanya sangat tidak layak. Semangatnya hanya mengerakan hubungan saja. Setahun, satu unit tim sibat (Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) Rp 1.000.000, KSR Rp 500.000/kecamatan/tahun. Ini hanya mengikat saja supaya mereka tidak gampang buyar. Ketika ada bencana mereka dengan cepat bergabung.

Menurut Apriliyanto, PMI Kabupaten juga dilengkapi dengan alat komunikasi early sitem. Pada Posko bencana di kecamatan juga ada alat komunikasi sehingga setiap saat lapaoran situasi bisa terdeteksi. PMI kabupaten Malang diawaki 18 staf, UTD 40 orang, 11 aramda dan 3 ambulace. Lalu ada alat penjernih air (dari air kotor menjadi air bersih) dengan kapasitas 10.000 liter/jam, alat penyedot air (sugar) dengan ukuran pipa 4 dim. Alat ini bantuan dari PMI Pusat. Sumber pendapatan PMI Kabupaten Malang mengandalkan dari APBD dalam setahun sekitar Rp1,5M ditambah sumber pendapatan lain seperti pelayanan.

Bagaimana dengan PMI Kabupaten Sumenep? 
Ada 225 warga di desa Pagagan dan Desa Jarin Kec. Pademawu, Pamekasan menerima bantuan non tunai (BNT) dari Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat. Secara simbolis bantuan diserahkan Sekretaris Dewan Kehormatan PMI Jawa Timur Dr. Rasiyo, Sekretaris PMI Jawa Timur Dr. Edy Purwinarto, perwakilan PMI Pusat, Ketua PMI Pamekasan Suharyono.
“Setiap orang menerima BNT Rp 1.200.000 sehingga totalnya mencapai Rp 270 juta. Bantuan serupa juga diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Malang.

Ini adalah bantuan murni dari PMI Pusat yang bersumber dari negara negara donor, yang selama ini sudah bekerjasama dengan PMI,” ungkap Dr. Rasiyo. Di Pamekasan penyerahkan BLT kepada masyarakat yang terdampak kekeringan tahun 2023 di pusatkan di Balai Desa Pagagan Kec. Pademawu, Pamekasan.
Kedepan, kata Rasiyo, PMI Pusat dan negara - negara donor yang telah bekerjasama dengan PMI hendaknya juga memikirkan tidak hanya BNT melainkan kebutuhan yang mendesak di desa desa. Ia mencontohkan, karena desa Pagagan dan desa Jurin yang sangat dirasakan adalah kebutuhan air bersih.

“Pak Camat di Pamekasan sudah memberikan informasi kepada kami bahwa disini sudah ada tempat penyulingan air, alatnya seperti pompa juga ada, tapi tidak normal. Sedang yang sangat diperlukan adalah bak - bak penampungan dan pipanisasi,” ujar Rasiyo meneruskan keluhan warga Pamekasan

Karena wilayah ini dikelilingi laut, maka dampaknya air disini asin. Faktanya masyarakat Pagagan dan Juri untuk kebutuhan air minum dan memasak harus beli. Kepada Jeremi, staf divisi Penanggulangan Bencana PMI Pusat yang hadir disini, ikut titip agar hal ini bisa disampaikan kepada pemangku keputusan di PMI Pusat.

Bencana datang setiap saat dan tak mengenal musim. Saat hujan bencana banjir akan muncul. Di Musim kemarau bencana kekeringan dan krisis air bersih datang. Belum lagi gunung merapi dan lainya. “Tahun 2023 lalu, PMI Jawa Timur kerja keras untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Di Jawa Timur ada 38 kabupaten, sekitar 27 kabupaten mengalami bencana kekeringan yang berdampak pada krisis air bersih,” Jelas Rasiyo yang terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur hasil Pileg 2024. (tim)